Kerinci, 8 September 2026 — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kerinci mendorong penguatan pemahaman dan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan serta pemantauan tutupan hutan yang menjadi salah satu komponen kinerja dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, S.Hut., M.Si., saat memberikan sambutan dalam Workshop Sosialisasi Dana Alokasi Umum (DAU): Komponen Tutupan Hutan sebagai Faktor Kinerja dalam Penghitungan DAU, yang diselenggarakan oleh Center for Climate and Sustainable Finance Universitas Indonesia (CCSF UI) di Grand Kerinci Hotel, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan ini menjadi forum bagi perangkat daerah Kabupaten Kerinci untuk memperkuat pemahaman mengenai kebijakan DAU berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), termasuk komponen tutupan hutan dalam formula DAU.
Dalam sambutannya, Neneng Susanti menekankan pentingnya pemahaman yang baik terhadap indikator tutupan hutan, terutama berkaitan dengan indikator yang digunakan, sumber data, analisis, hingga proses verifikasi.
“Kegiatan workshop ini diharapkan meningkatkan pemahaman dalam kaitannya dengan tutupan hutan dalam perhitungan DAU. Kita perlu memahami bagaimana membuat indikator, sumber data, analisis yang terverifikasi, dan peluang optimalisasi bagi Kabupaten Kerinci.”
Ia menegaskan bahwa data tutupan hutan harus disusun dengan memperhatikan aspek ketepatan dan akuntabilitas agar dapat digunakan secara optimal.
“Tentunya dalam tutupan harus dibuat akurat, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Menurut Neneng, pembahasan mengenai tutupan hutan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek fiskal. Upaya menjaga tutupan hutan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mempertahankan kelestarian lingkungan, termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
“Kegiatan ini merupakan tanggung jawab kita bersama menjaga lingkungan kita, menjaga TNKS, dan menjaga kualitas lingkungan hidup.”
Perlu Sinergi Lintas Sektor
Lebih lanjut, Neneng menekankan pentingnya sinergi antarpihak dalam menjaga tutupan hutan dan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kerinci. Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
“Kita juga harus bersinergi di segala tempat, termasuk DLH, Bappeda yang merupakan Badan Perencanaan Daerah, BPKPD sebagai lembaga keuangannya, lalu TNKS sebagai tuan rumah yang menjaga hutannya, kepada masyarakat desa dan kecamatan sebagai personil yang menikmati keindahan alam ini dan hasil hutan ini.”
Sinergi tersebut menjadi penting mengingat pengelolaan tutupan hutan memiliki keterkaitan dengan aspek lingkungan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, hingga pengelolaan kawasan konservasi.
Dalam KAK kegiatan, CCSF UI juga menekankan perlunya terjalin komunikasi dan sinergi antara perangkat daerah, akademisi kehutanan, serta Balai Taman Nasional dalam merumuskan strategi bersama untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tutupan hutan di Kabupaten Kerinci.
Tutupan Hutan dan Kinerja DAU
Workshop ini dilatarbelakangi adanya perubahan pendekatan dalam penghitungan DAU berdasarkan UU HKPD. Selain mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah, penghitungan DAU juga mencakup indikator kinerja berbasis lingkungan hidup, salah satunya tutupan hutan.
Dalam KAK kegiatan disebutkan bahwa tutupan hutan menjadi salah satu indikator kinerja pengelolaan lingkungan yang memengaruhi besaran alokasi DAU yang diterima daerah. Karena itu, kinerja tutupan hutan memiliki nilai strategis bagi daerah, baik dari sisi pelestarian lingkungan maupun dalam konteks transfer fiskal.
Bagi Kabupaten Kerinci yang memiliki kekayaan hutan tropis yang signifikan, pemahaman mengenai mekanisme pengukuran, perhitungan, dan pelaporan tutupan hutan menjadi penting. Workshop ini secara khusus dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan, mekanisme perhitungan, serta implikasi praktis komponen tutupan hutan terhadap penentuan alokasi DAU.
Pengalaman Kadis LH di Bidang Kehutanan
Komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dan tutupan hutan juga tidak terlepas dari pengalaman Neneng Susanti di bidang kehutanan. Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, S.Hut., M.Si. pernah menjabat sebagai Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kerinci Unit I.
Pengalaman tersebut menjadi relevan dalam pembahasan mengenai pengelolaan hutan, khususnya dalam membangun koordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan hutan.
Hadirkan TNKS dan Akademisi
Workshop menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang keahlian. Perwakilan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) membahas kondisi aktual tutupan hutan di kawasan TNKS, tantangan pengelolaan kawasan konservasi, serta peran data pemantauan tutupan hutan sebagai bagian dari verifikasi data yang digunakan dalam formula DAU.
Perspektif akademik disampaikan oleh Prof. Ir. Yonariza, M.Sc., Ph.D. dari Universitas Andalas, dengan pembahasan mengenai dinamika dan tren perubahan tutupan hutan serta relevansinya terhadap indikator kinerja dalam formula DAU.
Sementara itu, dari CCSF Universitas Indonesia, materi disampaikan oleh Dr.rer.pol. Sonny Mumbunan, MSc. dan Alfredo Putrawidjoyo, S.IP., MIR, yang membahas pendekatan celah fiskal, formula dan komponen perhitungan DAU, serta tutupan hutan sebagai faktor kinerja dalam DAU dan implikasinya terhadap transfer ke daerah.
Peserta kegiatan terdiri atas unsur Bappeda Kabupaten Kerinci, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, BPKPD Kabupaten Kerinci, serta Balai Taman Nasional Kerinci Seblat.
Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan kondisi aktual tutupan hutan dan kawasan konservasi, perspektif akademik mengenai dinamika tutupan hutan, pendekatan celah fiskal, formula dan komponen DAU, serta pembahasan tutupan hutan sebagai faktor kinerja dalam DAU. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan post-test.
Melalui workshop ini, diharapkan pemahaman perangkat daerah mengenai komponen tutupan hutan dalam DAU semakin kuat, sekaligus mendorong terbangunnya koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan dan pemantauan tutupan hutan.
Bagi Kabupaten Kerinci, menjaga tutupan hutan bukan hanya merupakan bagian dari komitmen terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola lingkungan yang akurat, konsisten, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana ditekankan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, S.Hut., M.Si.